DPRD Morowali Gelar Rapat Paripurna Usulan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Terpilih 

MOROWALI, Indonesiasatu.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali menggelar rapat paripurna penyampaian usulan sekaligus pengesahan penetapan Bupati dan Wakil Bupati Morowali terpilih periode 2025-2030.

Acara ini berlangsung di Ruang Sidang Gedung DPRD Morowali, Jum'at (07/02/2025), dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, Pj. Bupati Morowali, Drs. Yusman Mahbub, M.Si, Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota Bawaslu, pasangan Bupati periode 2025-2030 Iksan-Iriyane Ilyas, sejumlah Pejabat Eselon II dan III lingkup Pemkab Morowali, serta Forkopimda, dan tamu undangan lainnya.

Baca juga: Tri Rismaharini Jadi Mensos Gantikan Juliari Peter Batubara

Dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPRD Morowali, Herdiyanto Marzuki, saat pimpin rapat menyampaikan bahwa agenda utama adalah mengusulkan serta menetapkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Iksan B. Abd. Rauf dan Iriane Ilyas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses ini merupakan bagian dari tahapan resmi sebelum dilakukan pelantikan oleh pemerintah pusat.

Baca juga: Hari HAM, Jokowi: Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM Maka Kita Menjadi Bangsa yang Lebih Beradab

’’Berdasarkan surat KPU Morowali Nomor 91/PL.02.7-SD/7206/2025 perihal penyampaian berita acara dan salinan keputusan tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2024, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Morowali tertanggal 6 Februari 2025, hal ini merupakan pelaksanaan yang diamanatkan oleh konstitusi. Salah satu tugas DPRD dalam proses ini adalah mengusulkan pengesahan dan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, ’’ ujar Herdiyanto Marzuki.

Ia menambahkan, Ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang berkaitan dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. 

Baca juga: Awal Musim Tanam, Masyarakat Kecamatan Labakkang Gelar Mappalili

’’Dalam regulasi ini, DPRD Kabupaten/Kota memiliki kewajiban untuk menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai dasar untuk penerbitan Surat Keputusan (SK) pelantikan, ’’ jelas Herdiyanto Marzuki.

Baca juga: Awaludin Iqbal: Perum Bulog Pastikan Beras Program Bansos Berkualitas

Rapat paripurna ini menandai langkah awal dalam perjalanan pemerintahan baru Kabupaten Morowali periode 2025-2030. Selanjutnya, pasangan terpilih akan menunggu jadwal resmi pelantikan yang akan ditetapkan oleh pemerintah pusat.

’’Dengan berlangsungnya paripurna ini, DPRD Morowali berharap roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan tetap berpihak pada kesejahteraan masyarakat Morowali, ’’pungkas Ketua DPRD Morowali.

Baca juga: Edukasi Mitigasi kepada Masyarakat, Kemensos Canangkan Kawasan Siaga Bencana di Luwu Utara

(Tar/Kom)