Patar Jup Jun
Morowali, Nuansapos.com - Sangat disayangkan, ketidakhadiran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Morowali dalam rapat yang digelar Pemerintah Desa (Pemdes) Lanona bersama warga Desa Trans Lanona yang lahannya bersengketa dengan perusahaan perkebunan sawit PT Lambang.
Padahal, peran BPN Morowali dalam rapat tersebut amat sangat penting, seyogianya rapat tersebut akan mendapatkan titik terang terhadap sengketa lahan yang membelit warga Trans Lanona itu yang sudah hampir kurang lebih tiga (3) tahun.
Plt.Kades Lanona Mahmud, dalam penyampaiannya di rapat pertemuan mengatakan bahwa BPN Morowali sedang ada rapat dikantornya dengan sejumlah Kepala Desa terkait persoalan yang serupa, ditambah lagi masih adanya kewajiban warga yang terlebih dulu harus diselesaikan baru BPN akan turun.
"Pagi tadi sekitar pukul 8 dapat informasi dari pak Huda pegawai BPN, ada rapat dengan beberapa Kepala Desa terkait soal sengketa lahan. Kemudian, disampaikan juga masih ada kewajiban warga yang belum diselesaikan yaitu soal Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), ketika mau turun itu yang jadi kendala karena belum lunas yang pembayarannya dibayar satu kali lunas, " terangnya dibalai kantor Desa Lanona, (08/11/2021).
Olehnya, Plt.Kades Lanona berharap agar warga segera melunasi BPHTB nya, setelah itu akan dijadwalkan kembali pertemuan rapat mengundang pihak BPN Morowali, untuk membahas kembali persoalan ini.
"Kami dari pihak Desa tidak bisa menyatakan bahwa lahan tersebut ditanami atau diserobot PT.Lambang, yang bisa mengeluarkan pernyataan tersebut adalah dari BPN, cuma itu tadi masih ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi warga, " pintanya.
Sementara itu, Manager PT.Lambang, Artur, menyanyangkan ketidakhadiran BPN Morowali pada pertemuan tersebut. Padahal, ia berharap pada pertemuan kali ini akan ada titik terang yang disepakati bersama antara PT.Lambang dengan warga Trans Lanona.
"Secara pribadi saya menyanyangkan ketidakhadiran pihak BPN ini, tadinya saya berharap sudah ada kejelasan dari pertemuan ini yang diperoleh dari BPN. Apakah lahan bapak/ibu itu semua sudah ditanami dan berapa luasannya, itu perlu pernyataan dari pihak BPN, " terangnya.
Dikatakan Artur, PT.Lambang punya keinginan agar persoalan ini secepatnya diselesaikan. Olehnya, perlu keseriusan semua pihak terkait untuk duduk bersama mengambil sebuah solusi.
Artur menambahkan, Pihaknya tak ingin permasalahan ini terus berlarut-larut ditengah masyarakat yang dapat menimbulkan kesalahpahaman, sudah sekian lama berproses tapi hingga sekarang belum ada solusi konkrit.
"Hal ini sudah lama kita bicarakan, tapi sampai sekarang belum ada penyelesaian. Dengan kondisi ini, apalagi sering dimuat dalam pemberitaan media sangat membuat PT.Lambang tidak nyaman, " akunya.
Olehnya, Artur sebagai Meneger Lambang yang baru di sate Morowali berharap setelah warga menyelesaikan kewajibannya akan dilakukan secepatnya pertemuan kembali dan sudah ada keputusan yang diperoleh.
"Kenapa tidak dari awal dilakukan proses seperti ini, tetapi dapat dimaklumi karena semua ada proses yang harus dilakukan. Mudah-mudahan dipertemuan berikutnya sudah ada solusi, " ungkapnya kepada media ini saat diwawancara.
Mangyus, salah satu warga pemilik lahan, dalam rapat menyarankan agar dilakukan terlebih dulu pengukuran lahan untuk mengetahui berapa luasan lahan warga yang sudah ditanami sawit. "Untuk mendapatkan solusi dari permasalahan ini, terlebih dulu harus diketahui berapa luas lahan warga yang sudah ditanami perusahaan, " ucapnya.
Demikian halnya penyampaian Sukani, akan terlebih dulu menyelesaikan kewajibannya sesuai penyampaian BPN yang diteruskan ke Kades Lanona untuk menyelesaikan tunggakan BPHTB sehingga tak lagi jadi kendala untuk proses selanjutnya.
"Kami sepekat apa yang sudah pak Kades sampaikan, secepatnya akan kami selesaikan, " pungkasnya.
Dalam rapat disepakati, akan terlebih dulu warga menyelesaikan kewajibannya, setelah itu kemudian akan dilakukan pertemuan kembali menghadirkan pihak BPN Morowali.
Updates 
